Nesiapost.com.Sulteng.Morowali – Warga desa Torete melakukan aksi protes dijalan hauling tambang PT. Teknik Alum Service (TAS) site Desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir (Bungser), Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, pada Minggu, (12/10/2025).
Wakil Ketua BPD Desa Torete Ardi menjelaskan aksi pemalangan itu sebagai bentuk protes atas persoalan debu yang bertebaran di atas kampung warga, ia juga menginginkan pertanggungjawab atas persoalan lahan mangrove milik aset desa yang hingga saat ini belum ada titik terangnya.
” Masalah tuntutan itu yang jelasnya, masyarakat menuntut itu lahan mangrove dibawah, lalu kemudian dampak yang terjadi, dampak ringan saja mereka tidak bisa selesaikan hari ini, utamannya masalah mangrove dan debu inilah yang kita inginkan,” Ungkap Ardi, saat di konfirmasi via handphone, Minggu, (12/10/2025).
Aksi pemalangan ini dilakukan sejak sore hingga malam hari, dikonfirmasi terpisah Kordinator lapangan (Korlap) Arlan Dahrin menjelaskan aksi pemalangan jalan hauling sebagai bentuk protes agar pihak perusahaan melakukan pertemuan terbuka utamanya terkait persoalan lahan warga.
” Poin tuntutannya, yang pertama meminta terhadap perusahaan untuk melakukan sosialisasi terbuka terhadap yang berkaitan dengan masalah mangrove, masalah desa torete, dan lahan pribadi masyarakat , minta pertanggungjawabannya perusahaan,” Ujar Arlan, saat dikonfirmasi via Handphone, Minggu,(12/10/2025).
Menanggapi berita tersebut, selaku penanggungjawap operasional site, Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Teknik Alum Service (TAS) Ir. Agus Riyanto, ST, menjelaskan bahwa persoalan tali asih lahan mangrove sudah sesuai standar operasional, secara langsung tanggungjawab ini telah diberikan langsung kepada kepala desa Torete Ridwan s.
” Pihak PT Teknik Alum Service berkomitmen menjunjung tinggi SOP baik Sosial dan Teknis. Perihal Tali Asih pergantian lahan mangrove area Desa Torete sudah kami jalankan sesuai dengan SOP dan Tanggung Jawab PT Teknik Alum Service sudah di Tunaikan, Adanya issue bahwa dana tersebut tidak tersalurkan dimasyarakat adalah murni kesalahan Pak Ridwan,” ujar Agus, Minggu, (12/10).
Meski demikian aksi pemalangan terus berlanjut hingga malam hari , protes ini dilakukan warga untuk meminta pertanggungjawab atas uang tali asih yang hingga saat ini belum tersalurkan kepada warga desa torete. Aguspun menegaskan akan memantau persoalan ini hingga selesai dengan langkah persesuaif sesuai hukum yang berlaku.
” Menegaskan bahwa kasus atau problem Kepala Desa Torete yang mana per tanggal 08 Oktober 2025 sudah diberhentikan sementera oleh pemda Morowali, Bapak Bupati murni kesalahan pribadi Pak Ridwan. Pihak PT Teknik Alum Service tidak mendukung, melindungi atau membackup Pak Ridwan, dan Pihak PT Teknik Alum Service tidak melindungi orang yang curang dan tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerugian bagi PT Teknik Alum Service. Kami akan memantau permasalahan ini sampai selesai dan akan merumuskan Langkah Langkah baik secara Hukum dan Sosial,” ujar Agus pula.
Diketahui, Kepala desa Torete Ridwan S , telah diberhentikan sementara dan digantikan oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Amrin S, keputusan ini ditantangani pada tanggal 8 oktober 2025, sesuai surat Keputusan Bupati Morowali Iksan Baharudin Nomor: 100.3.3.2/ΚΕΡ 0357/DPMDP3A/2025 ” Tentang pemberhentian sementara dan pengangkatan pelaksana tugas Kepala Desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah.
Adapun pemberhentian sementara dilakukan sesuai surat rujukan Camat Bungku Pesisir Nomor: 045.2/02.53/BP/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025 perihal Usulan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Desa Torete Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali.
” Bahwa untuk tertib administrasi Pelayanan di perlukan pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Torete Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pemberhentian sementara dan pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Torete Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali,” kutib surat keputusan bupati. (RN)
