Nesiapost.Com.Morowali – Penyaluran dana kompensasi PPM 2023 masih menjadi polemik dikalangan warga Desa Torete, pasalnya pembagian tersebut tidak dilakukan secara prosedural oleh pihak Panitia Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), Penyaluran itu dilakukan tanpa melakukan rapat internal bersama perangkat Desa setempat. Hal tersebut diungkap Kepala Desa Torete Ridwan S.
” Tanya sama korlabnya saja, karena mereka yang atur bukan pemerintah Desa,” Ujar kepala desa Ridwan melalui Pesan Whastaap Pada Rabu, (13/11).
Dikonfirmasi awak media, beberapa sumber mengatakan penyaluran dana tersebut disalurkan oleh kelompok warga setempat atau Tim Korlab Pengunjuk rasa kegiatan ini pula diketahui oleh Ketua Panitia PPM Desa Torete.
Menurut Ridwan , penyaluran dana itu dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang mewakili Panitia PPM. Hal ini menjadi polemik, problem ini dipicu atas desakan beberapa kelompok ( warga) yang telah memperjuangkan anggaran tersebut.
” Saya sarankan kita rapat dulu sebelum anggaran itu disalurkan biar tepat sasaran, tepat guna, biar tidak menjadi masalah, tapi ini ibu ibu tidak sabaran, dana itu masih anggaran PPM 2023 yang belum tersalurkan ke masyarakat, tapi belum rapat sudah main bagi begitu saja,” ujar Ridwan.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Panitia Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Desa Torete Hafid mengungkapkan alokasi dana itu diberikan kepada warga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) Daftar Pemilih Tetap (DPT) , alokasi dana ini juga diperuntukan bagi kelompok pemuda dan pemudi berKTP DPT Desa Torete, alokasi dana ini juga diperuntukan bagi warga sakit dan kurang mampu serta untuk kebutuhan bantuan mesjid.
” Spesifiknya sebenarnya pembagian itu ada semuame dia punya pos – pos , termasuk itu yang pencari kerja itu ada datanya , makanya itu pencari kerja kami proposional itu, contoh guru SD pendatang tapi dia memilih didesa itu, sekita 3 bulan atau enam bulan itu, dapat, ada juga anak sekolah dari luar kami berikan kami tidak hilangkan haknya,” Ujar hafid kepada awaka media melalui pesan whatsaapp. Jumat,(15/11).
lebih lanjut Hafid mengatakan untuk mempertanggungjawabkan anggaran tersebut tim panitia PPM telah mempersiapkan data dan nama dan akan diserahkan kepemerintah Desa setempat.
” Terkait dana-dana yang delapan ratus juta itu, itu ada semua daftarnya, berapa jumlah KKnya, berapa nominalnya per KK, dan itu, ah itu yang jadi polemik sekarang ke masyarakat , karena mereka hitungnya bahwa yang menerima itu cuman umum, tanpa ada dari pihak pihak lain seperti pemerintah desa, ada kami alokasikan dana untuk mesjid, untuk pemuda, dan yang melakukan aksi itu ada, dari unsur unsur terkait juga, termasuk itu ada yang kami alokasikan sebenarnya,” Ungkap Hafid.
” Makanya hitung -hitungannya mereka itu banyak sekali lebihnya, kalau dia Dua Juta Per-kk umum, itu yang umum, itukan 200 sampai 300 KK, kali dua juta itu kan hitungan sekitar 3 ratus juta, tetapi kan bukan cuman itu alokasinya, ada untuk anak muda, ada untuk mesjid, ada untuk uang duka , ada untuk unsur – unsur terkait termasuk pemerintah desa dalam hal ini, itu dapat bagiannya, sebenarnya,” ujar Hafid Pula. (RN)
