Reses Di Sulteng, Anwar Hafid Ingatkan Warga Morowali Jangan Terpedaya Calo CPNS

Anggota Komisi II DPR RI Drs.H.Anwar Hafid M.Si, didampingi Wakil Ketua DPR Morowali Syarifudin Hafid bersama Mantan Wabub Morowali Sumisi Marunduh,serta Sekcam Bungku Tengah Arman SE, saat menggelar Pertemuan Bersama Warga Bungku Tengah, DiDesa Sakita, Bungku Tengah, Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, Minggu, (26/12/2021).

Sulteng.Morowali – Anggota Komisi II DPR RI Drs. H. Anwar Hafid M.Si mengingatkan warganya agar waspada terhadap oknum yang mengaku bisa meloloskan peserta menjadi PNS atau disebut calo perekrutan Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS). Hal tersebut diungkapkan saat melaksanakan kunjungan resesnya, tepatnya di Desa Sakita, kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah (sulteng), pada Minggu, (26/12/2021).

Didampingi Mantan Wabub Dua periode Sumisi Marunduh, bersama Wakil Ketua DPR Morowali Syarifudin Hafid, serta Sekcam Bungku Tengah Arman SE, kunker kali ini dilaksanakan sesuai protokol kesehatan, yang dihadiri warga bungku tengah bertempat didesa sakita.

Lebih lanjut, pada reses kali ini AH juga menjelaskan sebagai Anggota legislatif di Komisi II bermitra kerja di 16 Kementrian dan Bidang kerja lainnya,

Diketahui, Komisinya mempunyai ruang lingkup tugas di bidang, utamanya diPemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepemiluan,serta Pertanahan dan Reforma Agraria.

“Selain itu, kalau ada penerimaan pegawai itu juga tugas saya memberi data alokasi peneriman pegawai, baik guru, termasuk seleksi penerimaan tenaga administrasi maupun tenaga teknis lainnya,” ungkap Bupati Morowali Dua periode asal Desa Wosu Morowali ini menjelaskan.

Dijelaskan, jika dulu penerimaan PNS masih ditentukan oleh bupati. Tapi sekarang seleksi terpusat sistem CAT. Saat ini, biar siapapun tidak ada yang bisa jadi perantara atau dalam bahasa sederhananya calo PNS, ungkapnya pula.

“Jangan lagi percaya kalau ada orang yang tawarkan bisa luluskan calon PNS, anaknya Presiden Jokowi saja tidak lulus PNS,” terang AH.

Lebih lanjut, dalam kesempatan ini, menjawab pertanyaan salah satu warga Sakita, Anwar Hafid juga menjelaskan soal pegawaian yang sudah lama mengabdi tetapi belum status sebagai PNS. AH menyampaikan jika kedepannya tidak ada lagi ASN tapi P3K.

Kami sampaikan kebijakan pemerintah ke depan, tapi mungkin nunggu kita pensiun semua yang pertama pegawai kontrak, jadi misalnya APBD tahun ini sekian, pekerjaan ini-ini maka direkrutlah pegawai yang akan melaksanakan APBD itu selama 1 tahun setelah itu putus kontrak,” ujarnya pula.

Begitupun tahun berikutnya, yang kedua akan dipilih orang-orang yang lebih mumpuni, karena ada digitalisasi ASN ke depannya. Disampaikan pula soal kinerja ASN ke depan tidak melulu harus berkantor. Sebab dengan perkembangan teknologi mempermudah kinerja ASN

“Setahun ke depan kita doakan untuk undang-undang yang baru sementara direvisi ini ada pasal yang mengangkat mereka tenaga honorer. Tapi mungkin pengangkatan mereka ini yang pertama dan yang terakhir, dihabiskan setelah itu tidak lagi istilah tenaga kontrak,” katanya.

Sementara itu, pada kesempatan lain, Sambutan hangat juga disampaikan Sekcam Bungku Tengah Arman, dalam pertemuan ini ia mengharapkan hadirnya AH dapat menindaklanjuti usulan-usulan masyarakat, khususnya yang di bidangi Komisi II DPR RI.

“Reses dari anggota DPR-RI dan salah satu putra terbaik Morowali, yang bertujuan menjaring aspirasi, jadi masyarakat jangan ragu menyampaikan usulan-usulan, keluhannya dan keinginannya pada beliau,” kata Arman.

Dalam pertemuan ini, tidak luput Anwar Hafid juga menyampaikan rasa harunya kepada warga Sakita.

“Saya rindu betul dengan Sakita ini,” ujar Anwar Hafid dihadapan warga.

AH juga menjelaskan, tugas dan fungsi Anggota DPR-RI Komisi II beserta kebijakan-kebijakan yang dibuat didalamnya. Dimana setiap keputusannya diambil bersifat menyeluruh untuk daerah, salah satunya menyangkut undang-undang kebijakan Negara.

Iapun menjelaskan, tugasnya lainnya juga berhubungan dengan proses penerbitan sertifikat tanah. Karenanya, ia ingin mendengarkan aspirasi masyarakat Sakita, jika ada permasalahan dirinya siap menampung dan memperjuangkan di Komisi II DPR RI.

” mengawasi pemerintahan daerah, baik gubernur maupun bupati, bahkan pemerintahan pusat presiden. Karena itu, apabila ada penyelenggara pemerintah di daerah yang tidak sesuai ketentuan dan dirinya berbicara keras memang sudah menjadi tugasnya, bukan karena gila urusan” ungkap AH pula.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *