Sulteng.Donggala Nesiapost.Com – Sengketa penguasaan lahan pertanian seluas 20.000 meter persegi atau dua hektare di Desa Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, memasuki babak baru di meja hijau. Melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum / LBH TONAKODI, pihak penggugat membeberkan sederet bukti riwayat penguasaan tanah tahun 2002 dalam sidang pembacaan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Donggala pada Kamis (5/11/2026), guna mematahkan klaim penguasaan tergugat yang berlandaskan sertifikat.
Perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini diajukan oleh Faridah selaku Penggugat terhadap Sunyoto sebagai Tergugat. Langkah hukum ini ditempuh setelah upaya penyelesaian melalui jalur mediasi di pengadilan dinyatakan gagal dan tidak membuahkan kesepakatan.
Dalam persidangan tersebut, Advokat Firmansyah C. Rasyid, S.H., dari Kantor Hukum TONAKODI menguraikan kronologi riwayat tanah yang menjadi harta peninggalan almarhum Abbas. Pihak penggugat mendalilkan bahwa kepemilikan dan penguasaan lahan tersebut didukung oleh tiga dokumen historis tahun 2002.
Dokumen tersebut meliputi dokumen pembayaran tanah tertanggal 9 Oktober 2002 senilai Rp3 juta, Surat Penyerahan Nomor 02/RP/XII/02 tertanggal 2 Desember 2002, serta Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 131/SKPT/DPJ.RV/DGL/XII/2002.
Namun, lahan seluas dua hektare tersebut justru dikuasai dan diusahakan oleh pihak tergugat sejak sekitar tahun 2010 dengan ditanami kurang lebih 260 pohon kelapa sawit. Penguasaan oleh tergugat tersebut didasarkan pada terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4342 atas nama Heriono seluas 10.000 meter persegi, serta adanya Sertifikat Hak Pakai Nomor 42 seluas 10.000 meter persegi yang berkaitan dengan tindakan Pemerintah Desa Polanto Jaya.
Menyikapi benturan dokumen lama dan sertifikat baru tersebut, LBH TONAKODI mengambil langkah hukum strategis dengan tidak hanya menggugat pihak yang menguasai fisik lahan, tetapi juga menarik Kepala Desa Polanto Jaya sebagai Turut Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Donggala sebagai Turut Tergugat II.
” Kami menilai terdapat persoalan mengenai kesesuaian letak, batas, luas, dan identitas bidang tanah dalam dokumen-dokumen tersebut dengan objek tanah yang menjadi pokok sengketa,” Tegas Firmansyah C. Rasyid dalam keterangannya.
Menurut Firmansyah, pelibatan Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala dalam gugatan ini merupakan upaya krusial untuk membuka terang data fisik dan data yuridis pertanahan di persidangan, termasuk menguji kemungkinan adanya persinggungan atau tumpang tindih bidang tanah.
Dalam petitum gugatannya, tim kuasa hukum TONAKODI memohon agar Majelis Hakim menyatakan tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menghukum tergugat untuk menghentikan aktivitasnya, serta mengosongkan dan menyerahkan objek tanah tersebut kepada pihak yang berhak.
Selain pemulihan hak atas tanah, penggugat juga menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp320 juta. Nilai tersebut dihitung berdasarkan estimasi hilangnya manfaat ekonomi atau nilai sewa lahan sebesar Rp10 juta per hektare setiap tahun selama 16 tahun masa penguasaan tanpa hak, terhitung sejak 2010 hingga 2026.
Usai pembacaan gugatan, Majelis Hakim PN Donggala menjadwalkan sidang lanjutan pada hari ini, Kamis (12/11/2026), dengan agenda penyampaian jawaban dari pihak Tergugat maupun Para Turut Tergugat. Melalui proses pembuktian di peradilan ini, LBH TONAKODI menegaskan komitmennya untuk mengawal hak-hak keperdataan kliennya hingga memperoleh kepastian hukum yang adil. (RN)
