Sulteng. PALU. Nesiapost. Com– Beredarnya rekaman percakapan yang diduga berisi tindakan bentakan, cacian, serta ancaman pemecatan terhadap seorang tenaga kesehatan (nakes) berinisial M di lingkungan RSUD Undata Palu menuai sorotan tajam dari praktisi hukum. Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum LBH TONAKODI, Firmansyah C. Rasyid, S.H., S.Pt., mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh.
Menurut Firmansyah, jika rekaman tersebut terbukti benar melalui pemeriksaan, tindakan merendahkan martabat bawahan akibat unggahan status media sosial patut dievaluasi dari aspek etika kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, disiplin kepegawaian, hingga perlindungan hak pekerja.
” Jabatan direktur rumah sakit bukanlah kewenangan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Seorang pimpinan justru harus menjadi teladan dalam sikap, ucapan, pengendalian emosi, serta memberikan perlindungan dan pembinaan kepada seluruh tenaga kesehatan,” Tegas pengacara asal Kayumalue, Kota Palu tersebut, Kamis (12/11/2026).
Melihat fenomena ini, Advokat LBH Tonakodi dalam kajiannya mengemukakan Enam Sorota dalam pandangan hukumnya, Firmansyah memaparkan enam catatan penting yang wajib menjadi perhatian pimpinan rumah sakit dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah :
• Jabatan Bukan Alat Intimidasi. Kewenangan pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin pegawai wajib dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, bukan berdasarkan kemarahan pribadi, tekanan psikologis, atau ancaman kehilangan pekerjaan.
• Ancaman SP3 Wajib Patuhi Prosedur Hukum.Penjatuhan sanksi bagi PNS wajib melewati pemanggilan tertulis dan pemeriksaan resmi sesuai Pasal 26 dan Pasal 27 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Sementara bagi nakes non-ASN atau PPPK, sanksi dan pemutusan hubungan kerja harus merujuk pada undang-undang ketenagakerjaan, perjanjian kerja, serta aturan internal rumah sakit yang sah.
• Kritik Medsos Jangan Dibalas Ancaman. Keberatan terhadap unggahan media sosial pegawai seharusnya diselesaikan melalui klarifikasi, komunikasi, dan pembinaan, bukan dibalas ancaman pemecatan yang berpotensi menjadi penyalahgunaan kewenangan.
• Pemeriksaan Objektif oleh Gubernur Sulteng. Mengingat rekaman tersebut dikabarkan telah didengar langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, Pemprov Sulteng diminta segera melibatkan Inspektorat dan instansi kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan transparan tanpa tekanan terhadap nakes yang melapor.
• Uji Keaslian dan Keutuhan Rekaman. Rekaman yang beredar harus diperiksa secara cermat untuk memastikan keaslian, keutuhan, konteks percakapan, identitas suara, dan waktu kejadian sebagai alat bukti yang sah, serta memberikan ruang klarifikasi bagi pihak terkait.
• Cegah Pembalasan terhadap Nakes. Perlindungan terhadap nakes harus menjadi prioritas agar mereka dapat fokus melayani pasien tanpa rasa takut atau tekanan dari atasan melalui mekanisme pengawasan yang independen.
Menurut Firmansyah pula, keselamatan dan martabat nakes harus jadi prioritas. Menutup pendapat hukumnya, ia juga meminta Pemprov Sulawesi Tengah segera menyelesaikan persoalan ini berdasarkan hukum, etika, dan prinsip keadilan demi menjaga kepercayaan publik terhadap RSUD Undata Palu.
” Kami dari Kantor Hukum TONAKODI berpandangan bahwa tidak boleh ada seorang pun yang merasa kebal terhadap evaluasi dan pengawasan hanya karena menduduki jabatan tertentu. Semua pejabat publik harus tunduk pada hukum, etika jabatan, dan prinsip akuntabilitas. Jika terbukti terjadi pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika tidak terbukti, nama baik pihak yang dituduh juga harus dipulihkan,” Tutup Firmansyah. (RN).
