JAKARTA.Nesiapost.com – Masyarakat butuh penegakan hukum yang hakiki agar Indonesia ungul, sebagimana diisyaratkan dalam alinea ke dua pembukaan UUD 1945, yakni Indonesia merdeka secara penuh, tidak tersandera negara lain sehingga bersatu dan berdaulat.
Demikian dikatan Cawapres Mahfud MD pada acara sarasehan bersama ratusan warga keturunan Tionghoa Kalimantan Barat (Kalbar) yang bermukim di Jakarta, baru-baru ini.
Acara yang di gelar salah satu Resto di bilangan Jl. KH. Moh. Mansyur, Jakarta Barat, di hadiri Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsjad Rasjid, Ketua Relawan Tionghoa Kalbar Riyan Agatha, pengusaha, mahasiswa, dan tokoh masyarakat keturunan Tionghoa.
Pada kesempatan itu, Mahfud MD menjelaskan tentang upaya pencapaian Indonesia emas pada 2045. Di antara adalah percepat pembangunan di beberapa sektor seperti sumber daya manusia (SDM), teknologi, ekonomi, digital nasional, lingkungan hidup, supremasi hukum dan HAM, demokrasi substansif, pertahanan nasional, dan mewujudkan tata dunia baru dalam peningkatan peran Indonesia.
Cawapres inipun berkelakar, jika Ganjar-Mahfud memenangkan Pemilu 2024 apakah pengusaha keturunan Tionghoa takut.
“Kalau saya jadi Wapres, apakah pengusaha akan takut?” Tanya Mahfud.
Menjawab pertanyaan, peserta sarasehan dari kalangan pengusaha secara serempak menyatakan, tidak ada yang perlu ditakutkan, kecuali para koruptor yang memang ngeri berhadapan dengan Menko Polhukam yang satu ini.
Sementara Ketua TPN Arsjad Rasjid dalam sambutannya menjelaskan, bahwa dua sosok yang kini didampingkan, Ganja-Mahfud, prototipe tegas. Hal itu bisa dilihat pada rekam jejak digitalnya.
“Mereka yang pernah menjabat Menko Polhukam, tidak setegas Pak Mahfud. Begitu juga dengan penegakan hukum,” kata salah satu peserta.
Menurut Arsjad, sudah saatnya Indonesia dipimpin Ganjar dan Mahfud, yang memiliki rekam jejak tanpa cela. Mahfud diketahui pernah menjadi anggota legislative, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Menteri Pertanahan, dan MenkoPolhukam.
“Adapun Ganjar pernah menjadi anggota DPR RI selama 10 tahun, Gubernur Jawa Tengah dua periode. Artinya, sebagai pemimpin dia paham sekali tentang birokrasi dan perundang-undangan,” papar Arsjad. (H. Sinano Esha)
